SINTANG—Hinga Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser dari jabatannya, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik, Sintang, Kalimantan Barat, tak kunjung dibangun oleh pemerintah pusat.
Padahal, PLBN Sungai Kelik masuk Intruksi Presiden tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana dan pra sarana penunjang di kawasan Perbatasan.
Sayangnya, progresnya terhambat. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang menyebut, faktor penyebab PLBN belum dibangun karena pihak Malaysia dan Serawak belum menyepakati titik koordinat.
Sementara dari pemda sintang mengklaim sudah menyelesaikan seluruh administrasi hingga pembebasan lahan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Yuvita Apolonia Ginting belum bisa banyak berkomentar terkait dengan persoalan PLBN.
“Nanti kita lihat dari situasi lah, karena untuk sekarang kan kita ndak bisa banyak bicara juga, karena belum ada arahan yang jelas seperti apa juga, tapi kita lihat nanti dan monitor jadi teman teman media juga lihat nanti perkembangannya gimana untuk masalah itu, karena semua kan kebijakan pusat,” kata Yuvita.
Yuvita tetap berharap, pemerintah pusat berkomitmen menyelesaikan rencana pembangunan PLBN Sungai Kelik di Kecamatan Ketungau Hulu. Bagaimanapun, jika pos lintas batas dibangun, infrastruktur jalan juga akan menjadi perhatian.
“Nanti kita lihat lah sama-sama situasinya gimana, mengikuti waktu lah. Namun tetap semua kita pertimbangkan kita lihat mana yang kita upayakan dulu,” ujar Yuvita.
