SINTANG, DN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Nekodimus mengungkapkan bahwa permasalahan sawit adalah persoalan yang paling konflik dikabupaten sintang.
Ia mengatakan bukan hanya satu perkebunan saja tetapi hampir seluruh perkebunan yang ada adi Kabupaten Sintang, hanya memang besar kecil tingkat konfliksitasnya.
“Berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sintang ya, saya memang komisi yang membidangi perkebunan sawit dari awal sampai akhir ditunjuk oleh partai untuk menanggani permasalahan sawit ini, memang permasalahan sawit ini adalah persoalan yang paling konflik dikabupaten sintang,” ucapnya belum lama ini.
Ia menilai semakin hari belum ada terlihat kemajuan penyelesaian oleh pihak terkair, tetapi potensi konflik semakin kuat.
“Oleh karena itu, maka DPRD dalam rangka membantu kinerja pemerintah, masyarakat dan perusahaan untuk menyelesaikan persoalan persoalan sawit ini perlu dibentuk pansus,” jelas Nekodimus.
“Pansus ini guna dicarikan akar persoalannya, apa penyebab persoalan ini sampai saat ini seperti HGU. Bahkan ada perusahaan yang sudah 20 tahun tidak bangun HGU,” ungkapnya.
Politisi Partai Hanura ini mengatakan HGU ini ada dua masalah, satu perusahaan yang telah berdomisili sekian puluh tahun tidak bangun HGU.
“Apa ruginya, kita tidak mendapatkan dana PPHTB, akibat tidak ada HGU kita juga tidak dapat dana bagi hasil sawit, nah itu otomatis, kita sangat dirugikan dari sektor pendapatan,” jelas dia.
Lalu yang kedua mereka (perusahaan) tidak punya legalitas, mereka hanya punya IUP saja, HGU inikan hak guna usaha, ketika tidak punya HGU semestinya mereka tidak boleh berusaha disitu.
“Harusnya seluruh perusahaan wajib menggunakan HGU,” pungkasnya.
