SINTANG, DN – Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Sintang melalui juru bicaranya Nekodimus mempertanyakan dasar pemecahan Dinas Pertanian dan Perkebunan menjadi dua dinas baru yaitu Dinas Pertanian sendiri dan Dinas Perkebunan sendiri.
Nekodimus mengungkapkan jika melihat kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas, terutama pendapatan asli daerah (PAD) yang masih rendah dan belanja modal juga masih rendah. Maka pembentukan OPD baru tersebut dipastikan akan menambah beban operasional dan menambah belanja modal.
“Saat ini belanja modal yang rendah akan menjadi semakin rendah dan pembangunan infrastruktur menjadi tertinggal, kami mempertanyakan apa yang menjadi dasar Bupati Sintang mengusulkan itu,” tanya dia.
Wakil Bupati Sintang, Melkianus mengatakan pemecahan dinas pertanian dan perkebunan menjadi 2 (dua) dinas, yakni dinas perkebunan dan peternakan, serta dinas tanaman pangan dan hotikultura dapat dijelaskan bahwa pemecahan dinas tersebut dengan pertimbangan bahwa beban kerja yang berat dan rentang kendali yang sangat luas saat ini.
“Selain itu dapat pula dijelaskan bahwa beban kerja dinas saat ini terlalu terfokus pada penanganan konflik dan permasalahan perkebunan yang sangat kompleks dan perlu penanganan segera,” ucapnya.
Oleh karenanya berakibat pada penyelesaian masalah yang terkait dengan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, peternakan serta penyuluhan yang sangat diperlukan oleh petani, pekebun dan peternak di kabupaten sintang tidak terkelola secara baik dan maksimal.
“Hal tersebut dapat dilihat dari produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang tidak optimal serta produksi peternakan yang masih rendah,” jelas Melkianus.
Oleh sebab itu pemerintah daerah berharap usulan pemecahan kedua opd tersebut dapat dilanjutkan karena sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah.
