SINTANG, DN – Pemadam Kebakaran (Damkar) yang notabenenya masih termasuk kedalam Dinas Satuan Polisi dan Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang melakukan demo di depan kantor DPRD pada beberapa waktu lalu.
Kabarnya mereka ingin menyerahkan mobil tersebut, buntut ditolaknya pembentukan dinas baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang.
Anggota DPRD Sintang, Nekodimus mengaku bingung, karena sehari setelah pembahasan dan anggota masih melakukan rapat soal penyampaian nota keuangan, lalu ada yang berdemo.
“Kita binggung, kok berdemo, kalau soal pemekaran dan pendirian opd inikan tidak boleh begitu menurut kita, itukan cara cara yang menurut kita etika kurang pas lah,” kata dia.
Ia mengungkapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang sangat mengerti, tetapi kalau anggarannya tidak ada bagaimana mau dipaksakan.
“Mengapa kita belum menyetujui usulan pembentukan damkar ini menjadi dinas, karena memang anggaran kita ini masih terbatas, kita bisa lihat di porsi apbd kita tahun 2024 belanja modal infrastruktur jalan, jembatan bangunan kita itu hanya 175 milyar, nah apa yang mau kita bangun dengan 175 milyar,” jelas Politisi Partai Hanura ini.
Oleh karena itu pihaknya meminta kepada bupati bahwa pertama untuk raperda tentang satuan organisasi perangkat daerah kabupaten sintang dprd belum memandang penting.
“Yang kedua kita meminta bupati untuk menegur oknum oknum yang melakukan itu, karena itu bisa membuat komunikasi yang harmonis selama ini antara pemerintah dan dewan agak sedikit terganggu,” pungkasnya.
