SINTANG, DN – Fraksi Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan daerah kabupaten sintang saat ini masih rendah terutama sumber pendapatan daerah.
Juru Bicara Fraksi Hanura, Nekodimus mengatakan sebagaimana tercatat dalam APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2024 ini PAD Sintang sebesar 175, 4 Milyar.
“Dilain pihak belanja operasional yang didalamnya termasuk belanja pegawai masih cukup besar yaitu 1.322,8 trilyun sementara belanja modal yang merupakan belanja produktif masih kecil yaitu sebesar 174 Milyar atau belum sampai 10 persen,” jelasnya.
Padahal, kata dia sesuai dengan arahan dan instruksi Menteri Keuangan, lalu dirjen perimbangan keuangan pusat dan daerah bahwa belanja pegawai seharusnya tidak lebih dari 30 persen dari APBD.
“Karena itu diminta kepada setiap pemerintah daerah dalam menyusun APBDnya untuk lebih fokus meningkatkan dan memperbesar belanja modal yang produktif, seperti penanganan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya memberikan beberapa saran kepada kepada Bupati Sintang, pertama untuk sementara waktu menunda pembentukan atau penambahan organisasi perangkat daerah yang baru, bahkan menyarankan agar OPD yang sudah ada bisa dirampingkan dengan beberapa OPD menjadi satu OPD.
“Dinas PU sekiranya dapat bergabung dengan dinas perkim, begitu juga dengan bidang damkar yang ada di Satpol PP digabungkan kepada BPBD. Bidang pertanian yang ada di dinas pertanian dan perkebunan digabungkan dengan dinas ketahana pangan, sehingga perkebunan menjadi fokus mengurus perkebunan saja,” kata dia.
Menurutnya hal ini di diperlukan karena kompleksitas yang ada di perkebunan kelapa sawit di kabupaten sintang saat ini masih sangat tinggi.
“Untuk itu diperlukan penangganan yang fokus , cerna, tepat dengan penuh ketelitian sehingga diperoleh penyelesaian yang komprehnsif bagi semua pihak tanpa ada yang dirugikan,” pungkasnya.