SINTANG, DN – Sejumlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang mengusulkan pembentukan pansus perkebunan.
Bukan tanpa alasan, karena saat ini di Bumi Senentang permasalahan antara pihak perusahaan dan masyarakat dinilai masih tinggi, sehingga perlu penyelesaian yang terukur dan efektif.
Juru Bicara Fraksi PDIP, Welbertus mengatakan investasi perkebunan dikabupaten sintang masih banyak yang belum melakukan kewajiban.
“Saat ini masih banyak investasi perkebunan kelapa sawit dikabupaten sintang yang belum melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. Maka Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar pembentukan panitia khusus dapat dilakukan,” ucap Welbertus.
Juru Bicara Fraksi Hanura, Nekodimus mengatakan bahwa tingkat konflik di Kabupaten Sintang masih sangat tinggi.
“Maka perlu diselesaikan secara arif dan bijaksana antara perusahaan dan masyarakat sekaligus pemerintah daerah,” ucapnya.
Untuk membantu pemerintah daerah tersebut, Fraksi Hanura berpandangan bahwa pembentukan pansus perkebunan perlu dilakukan.
“Baik itu menyelesaikan HGU perusahaan, masalah pembagian hasil, masalah tanah kas desa, masalah koperasi plasma dan masih banyak lagi,” ungkapnya.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Sandan mengatakan mengingat sering terjadinya konflik antara perusahaan dan masyarakat, maka Fraksi Gerindra memandang perlu melakukan langkah-langah dan mencari solusi.
“Oleh sebab itu, Fraksi Gerindra mengusulkan agar DPRD Kabupaten Sintang membentuk panitia khusus terkait pekebunan yang ada di pemerintah kabupaten sintang,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Melkianus mengatakan bahwa terhadap usulan pembentukan panitia khusus terkait investasi perkebunan di kabupaten sintang, pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya dengan mekanisme yang berlaku pada DPRD kabupaten sintang.
